Sumber : Buku catatan bahasa inggris kelas 12 SMK N 3 Jepara
Teacher : Miss Liza Kurniany
Mr Hashimoto is a Japanese buinessman. He approaches Nina the receptionist on duty that morning.
Mr. Hashimoto : Good morning. My name is Hashimoto.
Nina : Good morning Mr. Hashimoto. May I help you ?
Mr. Hashimoto : I would like to reserve a single room for today.
Nina : Today ? I'm sorry Mr. Hashimoto. But, we're fully booked.
Mr. Hashimoto : What about a double room ?
Nina : We have no vacancies at all. Even the suitcases are taken.
Mr. Hashimoto : Oh, that's too bad.
Nina : Let me see. I'll call Hotel Ramayana for you. They may have a room available.
Mr. Hashimoto : Yes, please. Thankyou very much.
Nina : It's my pleasure, Mr. Hashimoto.
Butuh diterjemahkan ?
contact me :)
Thenks for reading . semoga bermanfaat . Follow me and post a commment . Thankyou very much :)
by : Siti Solichah as known as Ika ^.^
Selasa, 14 Mei 2013
Contoh "Expressions in Making and Handling Reservation" (Activity 5) - Tugas Bahasa Inggris
Sumber : Buku Catatan Bahasa Inggris kelas 12 SMK N 3 Jepara
Teacher : Miss Liza Kurniany
1. A : Can I book 4 seats for the next show ?
B : Certainly, sir . When will you have it ?
2. A : When are you going to stay ?
B : This weekend.
3. A : May I know the rate per night, please ?
B : For single, the rate is U$ 120 per night.
4. A : Can I help you ?
B :I'd like to make a reservation for next month.
5. A : May I know your name and address, please ?
B : My name is Siti Solichah and my address is 74 rose street Salatiga.
Cukup ya guys contohnya :D
Thankyou verymuch for reading . Semoga bermanfaat :)
by : Siti Solichah as known as Ika ^.^
Teacher : Miss Liza Kurniany
1. A : Can I book 4 seats for the next show ?
B : Certainly, sir . When will you have it ?
2. A : When are you going to stay ?
B : This weekend.
3. A : May I know the rate per night, please ?
B : For single, the rate is U$ 120 per night.
4. A : Can I help you ?
B :I'd like to make a reservation for next month.
5. A : May I know your name and address, please ?
B : My name is Siti Solichah and my address is 74 rose street Salatiga.
Cukup ya guys contohnya :D
Thankyou verymuch for reading . Semoga bermanfaat :)
by : Siti Solichah as known as Ika ^.^
Selasa, 30 April 2013
Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, dan Reformasi
Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka. Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966. Orde baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Situasi internasional kala itu masih diliputi konflik perang dingin. Situasi politik dan keamanan dalam negeri kacau dan ekonomi hampir bangkrut. Indonesia dihadapkan pada pilihan yang sulit, memberikan sandang dan pangan kepada rakyat atau mengedepankan kepentingan strategi dan politik di arena internasional seperti yang dilakukan oleh Soekarno.
Seperti juga Orde Baru yang muncul dari koreksi terhadap Orde Lama, kini Orde Reformasi, jika boleh dikatakan demikian, merupakan orde yang juga berupaya mengoreksi penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Baru. Hak-hak rakyat mulai dikembangkan dalam tataran elit maupun dalam tataran rakyat bawah. Rakyat bebas untuk berserikat dan berkumpul dengan mendirikan partai politik, LSM, dan lain-lain. Penegakan hukum sudah mulai lebih baik daripada masa Orba. Namun, sangat disayangkan para elit politik yang mengendalikan pemerintahan dan kebijakan kurang konsisten dalam penegakan hukum. Dalam bidang sosial budaya, disatu sisi kebebasan berbicara, bersikap, dan bertindak amat memacu kreativitas masyarakat. Namun, di sisi lain justru menimbulkan semangat primordialisme. Benturan antar suku, antar umat beragama, antar kelompok, dan antar daerah terjadi dimana-mana. Kriminalitas meningkat dan pengerahan masa menjadi cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berpotensi tindakan kekerasan.
Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama:
a. Masa demokrasi Liberal 1950-1959. Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan: Dominannya partai politik; Landasan sosial ekonomi yang masih lemah; Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950.
b. Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Bubarkan konstituante; Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950; Pembentukan MPRS dan DPAS
b.Masa demokrasi Terpimpin 1959-1966. Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri: Dominasi Presiden; Terbatasnya peran partai politik; Berkembangnya pengaruh PKI; Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain: Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan. Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR; Jaminan HAM lemah; Terjadi sentralisasi kekuasaan; Terbatasnya peranan pers; Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur). Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI.
Pemahaman tentang orde lama,orde baru,dan masa reformasi:
orde lama : sebutan bagi masa pemerintahan presiden Soekarno (sebutan ini muncul tentunya pasca pemerintahannya).
orde baru : sebutan bagi masa pemerintahan presiden Suharto (sebutan ini muncul untuk membedakan dengan pemerintahan sebelumnya yaitu masa presiden Soekarno).pemerintahan orde lama berakhir setelah keluar Surat Perintah Sebelas Maret 1966 yang dikuatkan dengan Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966.dengan inilah maka demokrasi pancasila telah digunakan pada era orde baru
Masa reformasi : Kekuasaan orde baru sampai tahun 1998 dalam ketatanegaraan Indonesia tidak mengamalkan nilai-nilai demokrasi sebagaimana yang terkandung dalam pancasila dan UUD 1945.
Gerakan Reformasi telah membawa perubahan-perubahan dalam bidang politik dan usaha penegakan kedaulatan rakyat,serta meningkatkan peran serta masyarakat dan mengurangi dominasi pemerintah dalam kehidupan politik .
Jadi, meskipun bangsa Indonesia telah berganti-ganti system demokrasi dan pemerintahan ,namun pada akhirnya hingga sekarang system demokrasi yang digunakan adalah system demokrasi Pancasila.
demokrasi terpimpin: istilah yang dipopulerkan saat masa pemerintahan presiden Soekarno,tepatnya setelah dekrit presiden 1959 kembali ke UUD 1945.
demikian semoga memuaskan.
Istilah Orde Lama sebenarnya diciptakan oleh pemerintahan Suharto yang menamakan diri sebagai Orde Baru.
Jadi pemerintahan sebelum era Suharto pada tahun 1966 disebut Orde Lama, dimana selalu dicitrakan kondisi yang kurang baik.
Padahal kondisi yang sesungguhnya tidak selalu demikian. Bukankan kemerdekaan Indonesia terjadi pada masa sebelum Orde Baru.
Memang dalam periode sebelum th. 1966, negara Indonesia adalah negara baru yang sedang mencari bentuk jati dirinya, sehingga sering terjadi pergolakan, pemberontakan. Dengan demikian pemerintahan dengan demokrasi terpimpin nampaknya merupakan alternatif paling tepat.
Kebijakan Pemerintah
Sejak pemerintahan orde lama hingga orde reformasi kini, kewenangan menjalankan anggaran negara tetap ada pada Presiden (masing-masing melahirkan individu atau pemimpin yang sangat kuat dalam setiap periode pemerintahan sehingga menjadikan mereka seperti “manusia setengah dewa”). Namun tiap-tiap masa pemerintahan mempunyai cirinya masing-masing dalam menjalankan arah kebijakan anggaran negara. Hal ini dikarenakan untuk disesuaikan dengan kondisi: stabilitas politik, tingkat ekonomi masyarakat, serta keamanan dan ketertiban.
Sistem pemerintahan
Orde lama : kebijakan pada pemerintah, berorientasi pada politik,semua proyek diserahkan kepada pemerintah, sentralistik,demokrasi Terpimpin, sekularisme.
Orde baru : kebijakan masih pada pemerintah, namun sektor ekonomi sudah diserahkan ke swasta/asing, fokus pada pembangunan ekonomi, sentralistik, demokrasi Pancasila, kapitalisme.
Soeharto dan Orde Baru tidak bisa dipisahkan. Sebab, Soeharto melahirkan Orde Baru dan Orde Baru merupakan sistem kekuasaan yang menopang pemerintahan Soeharto selama lebih dari tiga dekade. Betulkah Orde Baru telah berakhir? Kita masih menyaksikan praktik-praktik nilai Orde Baru hari ini masih menjadi karakter dan tabiat politik di negeri ini. Kita masih menyaksikan koruptor masih bercokol di negeri ini. Perbedaan Orde Baru dan Orde Reformasi secara kultural dan substansi semakin kabur. Mengapa semua ini terjadi? Salah satu jawabannya, bangsa ini tidak pernah membuat garis demarkasi yang jelas terhadap Orde Baru. Tonggak awal reformasi 11 tahun lalu yang diharapkan bisa menarik garis demarkasi kekuatan lama yang korup dan otoriter dengan kekuatan baru yang ingin melakukan perubahan justru “terbelenggu” oleh faktor kekuasaan.Sistem politik otoriter (partisipasi masyarakat sangat minimal) pada masa orba terdapat instrumen-instrumen pengendali seperti pembatasan ruang gerak pers, pewadahunggalan organisasi profesi, pembatasan partai poltik, kekuasaan militer untuk memasuki wilayah-wilayah sipil, dll.
Orde reformasi : pemerintahan tidak punya kebijakan (menuruti alur parpol di DPR), pemerintahan lemah, dan muncul otonomi daerah yang kebablasan, demokrasi Liberal (neoliberaliseme), tidak jelas apa orientasinya dan mau dibawa kemana bangsa ini.
DENGAN Dekrit 5 Juli 1959, Soekarno membubarkan Konstituante yang bertugas merancang UUD baru bagi Indonesia, serta memulai periode yang dalam sejarah politik kita disebut sebagai “Demokrasi Terpimpin”. Peristiwa ini sangat penting, bukan saja karena menandai berakhirnya eksperimen bangsa Indonesia dengan sistem demokrasi yang liberal, tetapi juga tindakan Soekarno tersebut memberikan landasan awal bagi sistem politik yang justru kemudian dibangun dan dikembangkan pada masa Orde Baru.
Namun, di balik kesan kuat adanya keterputusan antara “Orde Lama” dan “Orde Baru”, terdapat pula beberapa kontinuitas yang cukup penting. Pertama, dua-duanya sangat anti terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan disintegrasi teritorial Indonesia, dua-duanya dapat dikatakan sangat “nasionalis” dalam hal itu. Dengan demikian, baik Soekarno maupun Soeharto amat mementingkan retorika “persatuan” dan “kesatuan”. Bahkan, sejak 1956, Soekarno sudah menuduh partai politik di Indonesia pada waktu itu sebagai biang keladi terpecah-belahnya bangsa, dan sempat mengajak rakyat untuk “mengubur” partai-partai tersebut dalam sebuah pidato yang amat terkenal.
sumber : http://rachmaferdiana.wordpress.com/2012/07/05/pelaksanaan-demokrasi-di-indonesia-pada-masa-orde-lamaorde-barudan-masa-reformasi/
thanks for reading . hope usefull :) leave comments :D
Seperti juga Orde Baru yang muncul dari koreksi terhadap Orde Lama, kini Orde Reformasi, jika boleh dikatakan demikian, merupakan orde yang juga berupaya mengoreksi penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Baru. Hak-hak rakyat mulai dikembangkan dalam tataran elit maupun dalam tataran rakyat bawah. Rakyat bebas untuk berserikat dan berkumpul dengan mendirikan partai politik, LSM, dan lain-lain. Penegakan hukum sudah mulai lebih baik daripada masa Orba. Namun, sangat disayangkan para elit politik yang mengendalikan pemerintahan dan kebijakan kurang konsisten dalam penegakan hukum. Dalam bidang sosial budaya, disatu sisi kebebasan berbicara, bersikap, dan bertindak amat memacu kreativitas masyarakat. Namun, di sisi lain justru menimbulkan semangat primordialisme. Benturan antar suku, antar umat beragama, antar kelompok, dan antar daerah terjadi dimana-mana. Kriminalitas meningkat dan pengerahan masa menjadi cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berpotensi tindakan kekerasan.
Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama:
a. Masa demokrasi Liberal 1950-1959. Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan: Dominannya partai politik; Landasan sosial ekonomi yang masih lemah; Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950.
b. Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Bubarkan konstituante; Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950; Pembentukan MPRS dan DPAS
b.Masa demokrasi Terpimpin 1959-1966. Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri: Dominasi Presiden; Terbatasnya peran partai politik; Berkembangnya pengaruh PKI; Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain: Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan. Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR; Jaminan HAM lemah; Terjadi sentralisasi kekuasaan; Terbatasnya peranan pers; Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur). Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI.
Pemahaman tentang orde lama,orde baru,dan masa reformasi:
orde lama : sebutan bagi masa pemerintahan presiden Soekarno (sebutan ini muncul tentunya pasca pemerintahannya).
orde baru : sebutan bagi masa pemerintahan presiden Suharto (sebutan ini muncul untuk membedakan dengan pemerintahan sebelumnya yaitu masa presiden Soekarno).pemerintahan orde lama berakhir setelah keluar Surat Perintah Sebelas Maret 1966 yang dikuatkan dengan Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966.dengan inilah maka demokrasi pancasila telah digunakan pada era orde baru
Masa reformasi : Kekuasaan orde baru sampai tahun 1998 dalam ketatanegaraan Indonesia tidak mengamalkan nilai-nilai demokrasi sebagaimana yang terkandung dalam pancasila dan UUD 1945.
Gerakan Reformasi telah membawa perubahan-perubahan dalam bidang politik dan usaha penegakan kedaulatan rakyat,serta meningkatkan peran serta masyarakat dan mengurangi dominasi pemerintah dalam kehidupan politik .
Jadi, meskipun bangsa Indonesia telah berganti-ganti system demokrasi dan pemerintahan ,namun pada akhirnya hingga sekarang system demokrasi yang digunakan adalah system demokrasi Pancasila.
demokrasi terpimpin: istilah yang dipopulerkan saat masa pemerintahan presiden Soekarno,tepatnya setelah dekrit presiden 1959 kembali ke UUD 1945.
demikian semoga memuaskan.
Istilah Orde Lama sebenarnya diciptakan oleh pemerintahan Suharto yang menamakan diri sebagai Orde Baru.
Jadi pemerintahan sebelum era Suharto pada tahun 1966 disebut Orde Lama, dimana selalu dicitrakan kondisi yang kurang baik.
Padahal kondisi yang sesungguhnya tidak selalu demikian. Bukankan kemerdekaan Indonesia terjadi pada masa sebelum Orde Baru.
Memang dalam periode sebelum th. 1966, negara Indonesia adalah negara baru yang sedang mencari bentuk jati dirinya, sehingga sering terjadi pergolakan, pemberontakan. Dengan demikian pemerintahan dengan demokrasi terpimpin nampaknya merupakan alternatif paling tepat.
Kebijakan Pemerintah
Sejak pemerintahan orde lama hingga orde reformasi kini, kewenangan menjalankan anggaran negara tetap ada pada Presiden (masing-masing melahirkan individu atau pemimpin yang sangat kuat dalam setiap periode pemerintahan sehingga menjadikan mereka seperti “manusia setengah dewa”). Namun tiap-tiap masa pemerintahan mempunyai cirinya masing-masing dalam menjalankan arah kebijakan anggaran negara. Hal ini dikarenakan untuk disesuaikan dengan kondisi: stabilitas politik, tingkat ekonomi masyarakat, serta keamanan dan ketertiban.
Sistem pemerintahan
Orde lama : kebijakan pada pemerintah, berorientasi pada politik,semua proyek diserahkan kepada pemerintah, sentralistik,demokrasi Terpimpin, sekularisme.
Orde baru : kebijakan masih pada pemerintah, namun sektor ekonomi sudah diserahkan ke swasta/asing, fokus pada pembangunan ekonomi, sentralistik, demokrasi Pancasila, kapitalisme.
Soeharto dan Orde Baru tidak bisa dipisahkan. Sebab, Soeharto melahirkan Orde Baru dan Orde Baru merupakan sistem kekuasaan yang menopang pemerintahan Soeharto selama lebih dari tiga dekade. Betulkah Orde Baru telah berakhir? Kita masih menyaksikan praktik-praktik nilai Orde Baru hari ini masih menjadi karakter dan tabiat politik di negeri ini. Kita masih menyaksikan koruptor masih bercokol di negeri ini. Perbedaan Orde Baru dan Orde Reformasi secara kultural dan substansi semakin kabur. Mengapa semua ini terjadi? Salah satu jawabannya, bangsa ini tidak pernah membuat garis demarkasi yang jelas terhadap Orde Baru. Tonggak awal reformasi 11 tahun lalu yang diharapkan bisa menarik garis demarkasi kekuatan lama yang korup dan otoriter dengan kekuatan baru yang ingin melakukan perubahan justru “terbelenggu” oleh faktor kekuasaan.Sistem politik otoriter (partisipasi masyarakat sangat minimal) pada masa orba terdapat instrumen-instrumen pengendali seperti pembatasan ruang gerak pers, pewadahunggalan organisasi profesi, pembatasan partai poltik, kekuasaan militer untuk memasuki wilayah-wilayah sipil, dll.
Orde reformasi : pemerintahan tidak punya kebijakan (menuruti alur parpol di DPR), pemerintahan lemah, dan muncul otonomi daerah yang kebablasan, demokrasi Liberal (neoliberaliseme), tidak jelas apa orientasinya dan mau dibawa kemana bangsa ini.
DENGAN Dekrit 5 Juli 1959, Soekarno membubarkan Konstituante yang bertugas merancang UUD baru bagi Indonesia, serta memulai periode yang dalam sejarah politik kita disebut sebagai “Demokrasi Terpimpin”. Peristiwa ini sangat penting, bukan saja karena menandai berakhirnya eksperimen bangsa Indonesia dengan sistem demokrasi yang liberal, tetapi juga tindakan Soekarno tersebut memberikan landasan awal bagi sistem politik yang justru kemudian dibangun dan dikembangkan pada masa Orde Baru.
Namun, di balik kesan kuat adanya keterputusan antara “Orde Lama” dan “Orde Baru”, terdapat pula beberapa kontinuitas yang cukup penting. Pertama, dua-duanya sangat anti terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan disintegrasi teritorial Indonesia, dua-duanya dapat dikatakan sangat “nasionalis” dalam hal itu. Dengan demikian, baik Soekarno maupun Soeharto amat mementingkan retorika “persatuan” dan “kesatuan”. Bahkan, sejak 1956, Soekarno sudah menuduh partai politik di Indonesia pada waktu itu sebagai biang keladi terpecah-belahnya bangsa, dan sempat mengajak rakyat untuk “mengubur” partai-partai tersebut dalam sebuah pidato yang amat terkenal.
sumber : http://rachmaferdiana.wordpress.com/2012/07/05/pelaksanaan-demokrasi-di-indonesia-pada-masa-orde-lamaorde-barudan-masa-reformasi/
thanks for reading . hope usefull :) leave comments :D
Ringkasan Materi "Zaman Kemerekaan (1945-1949)"
MASA PERANG KEMERDEKAAN 1945-1949
1. PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI
Setelah terjadi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua maka diambillah putusan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan RI pada tangagal 17 Agustus 1945 dengan memanfaatkan kekosongan kekuasaan karena pernyerahan kekuasaan Jepang kepada sekutu tangagl 14 Agustus 1945
2. TEKS PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI
Sidang Proklamasi yang dibuat oleh Soekarno setelah mendapat masukan dari para tokoh yang menghadiri pertemuan di tumah Laksamana Media di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta kemudian diketik oleh Sayuti Malik
3. MEJA KURSI DAN PERALATAN MINUM BUNG KARNO
Sidang tanggal 16 Agustus 1945, golongan pemuda di bawah Sukarni dan Cherul Saleh mengadakan rapat yang memutuskan untuk menyingkirkan Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta ke Rengasdengklok, sebuah tempat basis PETA bersenjata yang penduduknya anti Jepang dan propersatuan kekuasaan. Peralatan ini dipergunakan oleh Ir Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sewaktu di Rengasdengklok, Kerawang, Jawa Barat.
4. BUNG TOMO
Bung Tomo lahir di Surabaya pada tanggal 2 Oktober 1920 Sejak 12 Oktober 1945 Bung Tomo mendirikan radio Pemberontak dan bersama dengan teman-temannya mendirikan Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI). Pada tanggal 10 Nopember 1945 Bung Tomo Membakar semangat arek-arek Surabaya untuk berjuang melawan sekutu melalui Corong RRI Surabaya sehingga rakyat bertempur sampai titik darah penghabisan. Karier terakhir di TNI AD adalah Mayor Jenderal. Pada tahun 1955 Beliau menjabat sebagai Menteri Urusan Pejuang pada Kabinet Burhanudin Harahap.
Wafat di Arafah arab Saudi saat menunaikan ibadah haji. Kemudian pada tanggal 3 Februari 1983 jenazah dipindahkan ke Pemakaman Ngagel Surabaya Jawa Timur dengan upacara kebesaran militer Irup Menteri Kesra Surono.
5. PERTEMPURAN SURABAYA
Pada tanggal 9 Nopember 1945 berkaitan dengan wafatnya Brigjen Malaby maka Sekutu mengeluarkan ultimatum bahwa setiap pejuang yang membawa senjata harus lapor dan menyerhakan senjatanya ditempat yang ditentukan. Hal tersebut oleh pemuda Surabaya dianggap sebagai suatu penghinaan sehingga ultimatum tidak hiraukannya. Akhirnya meletuslah Pertempuran 10 Nopember 1945 yang membawa korban beribu-ribu pejuang Surabaya. Pemerintah kemudian menetapkan 10 Nopember sebagai hari Pahlawan
6. BANDUNG LAUTAN API
Atas ijin pemerintahan RI Tentara Belanda masuk kota Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 1945 Belanda mengultimatum pejuang RI agar Bandung Utara dikosongkan keluar kota kurang lebih 11 km. Akhirnya pejuang kesal dan meninggalkan kota Bandung Utara dengan terlebih dahulu membumihanguskannya pada tanggal 3 Nopember 1945 supaya tidak dimanfaatkan Belanda. Peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan nama Bandung Lautan Api.
7. LAMPUNG GANTUNG
Lampung gantung ini dipakai sebagi alat penerangan di rumah bapak Mertonggolo di Dusun Kajor, Selopamioro, Imogiri, Bantul pada masa revolusi. Dirumah tersebut kegiatan pembuatan (pencetakan) ORI atau Oeang Republik Indonesia khsusnya dalam pembuatan nomor seri berlangsung.
8. PELANTIKAN DEWAN KELASKARAN PUSAT
Rakyat yang tidak masuk dalam TKR berjuang melalui badan-badan kelaskaran dan organisasi-organisasi perjuangan yang lain. Sebagai wadah koordinasi laskar-laskar perjuangan kemudian dibentuk Dewan Kelaskaran Pusat yang dilantik oleh Jenderal Soedirman di Yogyakarta pada tanggal 12 Nopember 1946. Sebagai pimpinan Dewan Kelasakaran pusat Jenderal Soedirman saat acara pelantikan pimpinan Dewan Kelaskaran Pusat pada tanggal 12 November 1946 di Yogyakarta.
9. PIMPINAN DEWAN KELASKAARN PUSAT
Para pimpinan Dewan Kelaskaran Pusat dilantik oleh Pangsar Jenderal Soedirman tanggal 12 Nopember 1946 di Yogyakarta. Tampak para pemimpin Kelaskaran yang tergabung dalam Dewan Kelaskaran Pusat sedang berkumpul bersama untuk mengadakan koordinasi setelah menerima amanat dari Pangsar Soedirman.
10. RADIO PERJUANGAN
Radio Perjuagnan sangat berperan sekali di masa revolusi fisik 1945-1949 karena dipergunakan untuk menyiarkan berita-berita kepada pejuang dan dunia internasional agar memberikan dukungan kepada Republik..
11. LASKAR PUTERI
Pada masa perjuangan mempertahankan kamerdekaan Indonesia 1945-1949 Pemudi tidak ketinggalan dalam tugas suci berperang terhadap Belanda dengan membentuk Laskar Puteri meeka mendapat pendidikan kemiliteran dan cara menggunakan senjata. Salahsatunya adalah Laskar Puteri Solo dibawah Sudiyem serta wakilnya Sayem.
12. LASKAR PUTERI ACEH
Munculnya Badan-Badan Kelaskaran di kalanga puteri juga terjadi di Aceh. Pejuang puteri Aceh membentuk Laskar Peucet aren.
13. KEGIATAN LASKAR PUTERI DI FRONT
Para pemuda puteri tdak ketinggalan dalam mandarma baktnya dalam perjuangannya bagi Indonesia. Melalui masuk dalam anggota kelaskaran mereka turut berjuang digaris depan mupun garis belakang.
14. PELEBURAN LASKAR KE DALAM TNI
Dalam rangka menciptakan suatu barisan pertahanan yang kokoh sentosa, dipandang perlu untuk mempersatukan lascar-laskar perjuangan kedalam tubuh TNI. Maka pada tanggal 3 Juli 1947 segenap badan kelaskaran, baik ynag yang bergabung di Biro Perjuangan maupun yang tidak, mulai saat itu dimasukkan serentak dalam wadah Tentara Nasional Indonesia (TNI).
15. PERALATAN PMI
Walaupun dengan peralatan yang sederhana, namun Palang Merah Indonesia pada masa revolusi fisik memiliki andil yang besar dalam upaya menyelamatkan korba-korban perang baik dari kalangan pejuang maupun dari kalangan masyarakat umum.
16. FOTO KEGIATAN PMI
PMI yang dibantuk pada 17 September 1945. pada tanggal 17 September 1945 kepengurusannya dilengkapi dengan ketua Drs. Moh. Hatta serta ketua pengurus harian Dr. Bungram Martoatmojo.
17. PENGANGKUTAN APWI
Pada tanggal 23 April 1946, Jendral Mayor Sudibyo dan Komodor Suryadi Suryadarma ke Jakarta menghadiri perundingan terakhir tentang pelaksanaan pemulangan tentara Jepang dan pemndahan internian (APWI). Untuk para tawanan Jepang dikumpulkan di Pasuruan dan selanjutnya dipuangkan di Negara asalnya. Pengankutan tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 April 1946 dilakukan dengan menggunakan pesawat Dakota dari lapangan terbang Panasan Surakarta dilaksanakan oleh angkatan udara dengan selamat.
18. PEMIMPIN TNI PENGAWAL APWI
Pada tanggal 23 April 1946, Jendral Mayor Sudibyo dan Komodor Suryadi Syuradarma ke Jakarta menghadiri pelaksanaan pemulangan tawanan perang Jepang dan pemindahan interien (APWI). Pengangkutan tersebut dilaksanakan 24 April 1946.
19. SENAPAN LANTAKAN
Senapan ini degunakan pada perang gerilya di Gunung Kidul oleh kesatuan kepolisian Gunung Kidul pada tahun 1948-1949.
20. SENJATA DEMAK IJO
Dalam rangka memenuhi persejataan bagi pejuang Indonesia maka berdirilah Pabrik Senjata Demak Ijo di Yogyakarta dwnga menggunakan bahan sederhana seperti bekas tiang telepon, tiang listrik yang kemudian disulap menjdi senjata. Pabrik ini dipimpin oleh Mayor Aryo Damar, laboratorium dibawah Letnan Barnas dibantu oleh Ir. Yohanes.
21. BARISAN BAMU RUNCING KALISOSOK SURABAYA
Mempertahankan kemerdekaan bukan hanya milik para tentara saja, melainkan seluruh bangsa Indonesia. Para narapidana pun diterjunkan dimedan pertempuran demi mempertahankan tanah airnya, salah satunya adalah barisan bamboo runcing kali sosok Surabaya yang siap mengusir Belanda dar Surabaya.
22. TNI MENGADAKAN PEMBERSIHAN PKI MADIUN
Pada tanggal 18 September 1948 di Madiun meletus pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) tang dipimpin oleh Muso. Menghadapi ini TNI segera bertindak. Di bawah komando Gubernur Militer Semarang, Pati, Madiun Kolonel Gatot Subroto TNI segera mengadakan pembersihan terhadap pemberontak PKI. Gerombolan sisa-sisa PKI dibasmi habis oleh TNI. Pengejaran sisa-sisa PKI Madiun terakhir terjadi di Gunung Lawu.
23. PERUNDINGAN KTN
Pada tanggal 13 Januari 1948 diselenggarakan di Kaliurang yang kemudian terkenal dengan nama Konferensi Kaliurang. Dalam Konferensi tersebut berhasil merumuskan sebuah notulen yang terkenal dengan “Notulen Kaliurang”. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuin. Hadir juga Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Pangsar Soedirman, Kolonel Tahi Bonar Simatupang, para menteri anggota delegasi Renville dan anggota komisi teknis serta pimpinan-pimpinan partai. Pihak Belanda mengirim dua orang wakilnya yaitu JHR. Van Vreedenvurg dan Letnan Kolonel Pereire dari General Staf Belanda. Dari KTN dipimpin oleh Frank Graham.
24. PERJANJIAN RENVILLE
Pada tanggal 8 Desember 1947 dimulai perundingan antara Republik Indonesia dengan Belanda yang berlangsung di atas geladak kapal perang Angkatan Laut Amerika USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Perundingan tersebut berakhir pada tanggal 17 Januari 1948 dengan penandatanganan oleh Mr. Amir Sjarifudin sebagai wakil delegasi Republik Indonesia dan Mr. Abdul Kadir Wiryoadmojo sebagai wakil delegasi Belanda. Dari hasil perundingan tersebut makin sempitlah wilayah Republik Indonesia yang hanya meliputi Jawa (Yogyakarta) dan Sumatra sebagian, sehingga banyak menimbulkan pendapat yang pro dan kontra tentang masalah ini. Kapal Renville yang merupakan tempat penyelenggaraan Perundingan Renville yang berakhir pada tanggal 17 Januari 1948.
25. TOPI BAJA DAN REPLIKA GRANAT
Para pejuang menggunakan senjata yang agak modern hanya berasal dari senjata sitaan atau temuan dari tentara Belanda, Jepang atau Inggris. Ini merupakan topi baja dan granat model Inggris.
26. PASUKAN DIVISI SILIWANGI HIJRAH
Sebagai konsekuensi atas persetujuan Renville yang telah ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948, maka TNI yang masih berada di kantong-kantong gerilya Jawa Barat harus ditarik ke daerah Republik Indonesia menurut perjanjian Renville sesuai dengan garis demarkasi Van Mook. Untuk itu maka pada bulan Februari 1948 segera dibentuk Panitia Hijrah yang bertugas mengatur teknis pelaksanaan hijrah. Pasukan Divisi Siliwangi pada bulan Februari 1948 mulai hijrah ke Gombong dan kemudian dilanjutkan sampai ke Yogyakarta.
27. PASUKAN SILIWANGI TIBA DI YOGYAKARTA
Sebagai tindak lanjut dari hasil Persetujuan Renville 17 Januari 1948 maka pasukan TNI yang berada di kantong-kantong gerilya Jawa Barat harus hijrah meninggalkan daerah tersebut untuk masuk ke Jawa Tengah. Sehinggal dikenallah mereka sebagai tentara hijrah. Tampak tentara Hijrah dari Jawa Barat tiba di Stasiun Tugu pada bulan Februari 1948. Mereka menyatu dengan TNI di Yogyakarta untuk bertempur melawan Belanda.
28. SERANGAN UMUM SATU MARET 1949 DI YOGYAKARTA
Setelah berhasil menduduki kota Yogyakarta melalui agresi militer keduanya (19 Desember 1948), Belanda selalu menyebarkan kabar bohong tentang hancurnya RI. Melalui siaran radio di Kratom, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mendengar hal itu. Sehubungan dengan akan diangkatnya masalah RI – Belanda di sidang DK PBB maka muncul ide Sri Sultan HB IX untuk mengadakan serangan besar-besaran terhadap kota Yogyakarta pada siang hari yang pelaksanaannya diserahkan kepada Letkol Soehartio untuk daerah dalam kota Yogyakarta. Serangan tersebut mengandung kemenangan politis yang luar biasa yang mampu melapangkan jalan menuju pengakuan kedaulatan 1949.
29. GERILYAWAN YOGYAKARTA
Ketika Yogyakarta tajuh ke tangan Belanda melalui agresi militernya yang kedua tanggal 19 Desember 1948, TNI dan rakyat gerilyawan di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Soedirman tetap mengadakan perlawanan secara bergilya. Desa-desa, gunung-gunung dan hutan-hutan menjadi markas mereka yang selalu berpindah-pindah. Mereka baru masuk ke kota setelah Belanda ditarik mundur dari Yogyakarta sebagai realisasi dari persetujuan Roem Royen. Tampak gerilyawan Yogyakarta yang setia pada Kemerdekaan Indonesia.
30. NAMPAN DAN KAPSTOK
Benda-benda ini merupakan bukti material dari sepenggal sejarah perjuangan di Kabupaten Kulon Progo. Benda-benda tersebut pernah dipergunakan oleh Letkol Soeharto (Komandan Wehrkreise III) dan sebagian pasukannya oada saat bermarkas di rumah bapak Padmodiharjo di Palihan, Palihan, Temon, Kulon Progo selama kurang lebih 6 hari pada masa perjuangan tahun 1948-1949.
31. LONGSONG MORTIR
Longsong mortar ini ditemukan di daerah Palihan, Palihan, Temon Kulon Progo. Merupakan bukti material perjuangan pada tahun 1948-1949 di daerah Kulon Progo.
32. BELANDA MENINGGALKAN KOTA YOGYAKARTA
Sebagai tindak lanjut dari persetujuan antara Indonesia-Belanda (Persetujaun Roem Royen). Untuk itu pasukan Belanda harus segera ditaarik dari Yogyakarta guna mendukung pengembalian pemerintah ke Yogyakarta. Penarikan mundur tentara Belanda dimulai pada tangal 24 Juni 1949 dari Kota Wonosari. Secaar bertahap penarikan tentara Belanda dilakukan di daerah-daerah dimana mereka bermarkas. Pada tanggal 29 Juni 1949 Tentara Belanda terakhir meninggalkan Kota Yogyakarta.
33. TNI WK III KEMBALI KE KOTA YOGYAKARTA
Keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 menyebabkan diadakannya pertemuan kembali antara RI-Belanda yang kemudian pertemuan kembali antara Roem-Royen yang berhasil ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. hasil dari persetujuan tersebut antara lain dikembalikannya pemerintah ke Yogyakarat. Untuk itu tentara Belanda harus ditarik mundur dari Yogyakarta yang diikuti dengan masuknya TNI ke dalam Kota Yogyakarata pada bulan Juni 1949. Tamapik TNI yang berada di daerah gerilya akhirnya kembali ki Yogyakarat.
34. PENARIKAN BELANDA DARI YOGYAKARAT
Sebagai tindak lanjut dari hasil Persetujuan Roem Royen 7 Mei 1949 dikembalikannya pemerintahan ke Yogyakarta. Oleh kerena itu Kota Yogyakarta harus dikosongkan dari Tentara Belanda. Sehingga Tentaara Belanda harus ditarik keluar dari Kota Yogyakarta. Penarikan Mundur Tentara Belanda diawali pada tanggal 24 Juni 1949. Tampak Letnan Wiyogo didampingi oleh Sri Paku Alam melaporkan kepada Kolonel Soeharta Bahwa Yogyakarta bagian utara telah selesai diduduki oleh pasukan TNI.
35. PEMIMPIN NEGARA KEMBALI KE YOGYAKARTA
Sehubungan dengan hasil persetujuan Roem Royen tentang pengembalian pemerintahan ke Yogyakarta, maka setelah kurang lebih 7 bulan di pengasingan (Bangka) sejak 19 Desember 1949, pada atnggal 6 Juli 1949 para pemimpin negara tiba di lapangan udara Maguwo (sekarang Adisucipto) Yogyakarta. Antara lain Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim, dan para pemimpin lainya. Mereka disambut oleh Menteri Negara Koordinator Keamanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Tampak Sri Sultan HB IX duduk berdampingan dengan Presiden Soekarno dalam satu Mobil setelah tiba di Maguwo dari pengasingannya oleh Belanda , pada bulan Juli 1949.
36. PANGSAR JENDERAL SOEDIRMAN MASUK KOTA
Setelah selama 7 bulan mengadakan perang Geriliya dari Desember 1948 sampai dengan Juli 1949 maka pada tanggal 10 Juli 1949 kembali dari gerilya memasuki kota Yogyakarta dengan ditandu disertai para pengawal dan prajuritnya. Setibanya di Yogyakarat kemudian menuju Alun alun Utara untuk menerima penghormatan militer.
37. PERUNDINGAN KMB
Sebagai tindak lanjut dari Roem Royen Statemen maka masalah RI-Belanda segera dibahas dalam KMB (Konperensi Meja Bundar) yang berlangsung tanggal 23 Agustus – 2 Nopember 1949. hasil terpenting dari Konperensi tersebut bahwa akan adanya pengakuan kedaualtan RI oleh Belanda, yang kemudian hal itu terjadi pada tanggal 27 Desember 1949. Tampak Konperensi Meja Bundar sedang berlangsung di Riderzaal Den Haag.
38. PENANDATANGANAN PENGAKUAN KEDAULATAN
Hasil terpenting dari diselenggarakannya KMB (Konperensi Meja Bundar) tanggal 23 Agustus – 2 Nopember 1949 adalah adanya pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan baik di Jakarta maupun di Nederland. Di Jakarta dilakukan oleh Sri Sultan HB IX sebagai wakil RIS dan AHJ. Lovink sebagai wakil Nederland. Tampak saat dilakukan penandatangan naskah pengakuan kedaulatan di Jakarta pada atnggal 27 Desember 1949.
sumber : http://museum-perjuangan.blogspot.com/2010/03/masa-perang-kemerdekaan-1945-1949.html
thanks for reading and learning :) hope usefull, and leave comments ! :D
1. PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI
Setelah terjadi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua maka diambillah putusan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan RI pada tangagal 17 Agustus 1945 dengan memanfaatkan kekosongan kekuasaan karena pernyerahan kekuasaan Jepang kepada sekutu tangagl 14 Agustus 1945
2. TEKS PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI
Sidang Proklamasi yang dibuat oleh Soekarno setelah mendapat masukan dari para tokoh yang menghadiri pertemuan di tumah Laksamana Media di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta kemudian diketik oleh Sayuti Malik
3. MEJA KURSI DAN PERALATAN MINUM BUNG KARNO
Sidang tanggal 16 Agustus 1945, golongan pemuda di bawah Sukarni dan Cherul Saleh mengadakan rapat yang memutuskan untuk menyingkirkan Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta ke Rengasdengklok, sebuah tempat basis PETA bersenjata yang penduduknya anti Jepang dan propersatuan kekuasaan. Peralatan ini dipergunakan oleh Ir Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sewaktu di Rengasdengklok, Kerawang, Jawa Barat.
4. BUNG TOMO
Bung Tomo lahir di Surabaya pada tanggal 2 Oktober 1920 Sejak 12 Oktober 1945 Bung Tomo mendirikan radio Pemberontak dan bersama dengan teman-temannya mendirikan Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI). Pada tanggal 10 Nopember 1945 Bung Tomo Membakar semangat arek-arek Surabaya untuk berjuang melawan sekutu melalui Corong RRI Surabaya sehingga rakyat bertempur sampai titik darah penghabisan. Karier terakhir di TNI AD adalah Mayor Jenderal. Pada tahun 1955 Beliau menjabat sebagai Menteri Urusan Pejuang pada Kabinet Burhanudin Harahap.
Wafat di Arafah arab Saudi saat menunaikan ibadah haji. Kemudian pada tanggal 3 Februari 1983 jenazah dipindahkan ke Pemakaman Ngagel Surabaya Jawa Timur dengan upacara kebesaran militer Irup Menteri Kesra Surono.
5. PERTEMPURAN SURABAYA
Pada tanggal 9 Nopember 1945 berkaitan dengan wafatnya Brigjen Malaby maka Sekutu mengeluarkan ultimatum bahwa setiap pejuang yang membawa senjata harus lapor dan menyerhakan senjatanya ditempat yang ditentukan. Hal tersebut oleh pemuda Surabaya dianggap sebagai suatu penghinaan sehingga ultimatum tidak hiraukannya. Akhirnya meletuslah Pertempuran 10 Nopember 1945 yang membawa korban beribu-ribu pejuang Surabaya. Pemerintah kemudian menetapkan 10 Nopember sebagai hari Pahlawan
6. BANDUNG LAUTAN API
Atas ijin pemerintahan RI Tentara Belanda masuk kota Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 1945 Belanda mengultimatum pejuang RI agar Bandung Utara dikosongkan keluar kota kurang lebih 11 km. Akhirnya pejuang kesal dan meninggalkan kota Bandung Utara dengan terlebih dahulu membumihanguskannya pada tanggal 3 Nopember 1945 supaya tidak dimanfaatkan Belanda. Peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan nama Bandung Lautan Api.
7. LAMPUNG GANTUNG
Lampung gantung ini dipakai sebagi alat penerangan di rumah bapak Mertonggolo di Dusun Kajor, Selopamioro, Imogiri, Bantul pada masa revolusi. Dirumah tersebut kegiatan pembuatan (pencetakan) ORI atau Oeang Republik Indonesia khsusnya dalam pembuatan nomor seri berlangsung.
8. PELANTIKAN DEWAN KELASKARAN PUSAT
Rakyat yang tidak masuk dalam TKR berjuang melalui badan-badan kelaskaran dan organisasi-organisasi perjuangan yang lain. Sebagai wadah koordinasi laskar-laskar perjuangan kemudian dibentuk Dewan Kelaskaran Pusat yang dilantik oleh Jenderal Soedirman di Yogyakarta pada tanggal 12 Nopember 1946. Sebagai pimpinan Dewan Kelasakaran pusat Jenderal Soedirman saat acara pelantikan pimpinan Dewan Kelaskaran Pusat pada tanggal 12 November 1946 di Yogyakarta.
9. PIMPINAN DEWAN KELASKAARN PUSAT
Para pimpinan Dewan Kelaskaran Pusat dilantik oleh Pangsar Jenderal Soedirman tanggal 12 Nopember 1946 di Yogyakarta. Tampak para pemimpin Kelaskaran yang tergabung dalam Dewan Kelaskaran Pusat sedang berkumpul bersama untuk mengadakan koordinasi setelah menerima amanat dari Pangsar Soedirman.
10. RADIO PERJUANGAN
Radio Perjuagnan sangat berperan sekali di masa revolusi fisik 1945-1949 karena dipergunakan untuk menyiarkan berita-berita kepada pejuang dan dunia internasional agar memberikan dukungan kepada Republik..
11. LASKAR PUTERI
Pada masa perjuangan mempertahankan kamerdekaan Indonesia 1945-1949 Pemudi tidak ketinggalan dalam tugas suci berperang terhadap Belanda dengan membentuk Laskar Puteri meeka mendapat pendidikan kemiliteran dan cara menggunakan senjata. Salahsatunya adalah Laskar Puteri Solo dibawah Sudiyem serta wakilnya Sayem.
12. LASKAR PUTERI ACEH
Munculnya Badan-Badan Kelaskaran di kalanga puteri juga terjadi di Aceh. Pejuang puteri Aceh membentuk Laskar Peucet aren.
13. KEGIATAN LASKAR PUTERI DI FRONT
Para pemuda puteri tdak ketinggalan dalam mandarma baktnya dalam perjuangannya bagi Indonesia. Melalui masuk dalam anggota kelaskaran mereka turut berjuang digaris depan mupun garis belakang.
14. PELEBURAN LASKAR KE DALAM TNI
Dalam rangka menciptakan suatu barisan pertahanan yang kokoh sentosa, dipandang perlu untuk mempersatukan lascar-laskar perjuangan kedalam tubuh TNI. Maka pada tanggal 3 Juli 1947 segenap badan kelaskaran, baik ynag yang bergabung di Biro Perjuangan maupun yang tidak, mulai saat itu dimasukkan serentak dalam wadah Tentara Nasional Indonesia (TNI).
15. PERALATAN PMI
Walaupun dengan peralatan yang sederhana, namun Palang Merah Indonesia pada masa revolusi fisik memiliki andil yang besar dalam upaya menyelamatkan korba-korban perang baik dari kalangan pejuang maupun dari kalangan masyarakat umum.
16. FOTO KEGIATAN PMI
PMI yang dibantuk pada 17 September 1945. pada tanggal 17 September 1945 kepengurusannya dilengkapi dengan ketua Drs. Moh. Hatta serta ketua pengurus harian Dr. Bungram Martoatmojo.
17. PENGANGKUTAN APWI
Pada tanggal 23 April 1946, Jendral Mayor Sudibyo dan Komodor Suryadi Suryadarma ke Jakarta menghadiri perundingan terakhir tentang pelaksanaan pemulangan tentara Jepang dan pemndahan internian (APWI). Untuk para tawanan Jepang dikumpulkan di Pasuruan dan selanjutnya dipuangkan di Negara asalnya. Pengankutan tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 April 1946 dilakukan dengan menggunakan pesawat Dakota dari lapangan terbang Panasan Surakarta dilaksanakan oleh angkatan udara dengan selamat.
18. PEMIMPIN TNI PENGAWAL APWI
Pada tanggal 23 April 1946, Jendral Mayor Sudibyo dan Komodor Suryadi Syuradarma ke Jakarta menghadiri pelaksanaan pemulangan tawanan perang Jepang dan pemindahan interien (APWI). Pengangkutan tersebut dilaksanakan 24 April 1946.
19. SENAPAN LANTAKAN
Senapan ini degunakan pada perang gerilya di Gunung Kidul oleh kesatuan kepolisian Gunung Kidul pada tahun 1948-1949.
20. SENJATA DEMAK IJO
Dalam rangka memenuhi persejataan bagi pejuang Indonesia maka berdirilah Pabrik Senjata Demak Ijo di Yogyakarta dwnga menggunakan bahan sederhana seperti bekas tiang telepon, tiang listrik yang kemudian disulap menjdi senjata. Pabrik ini dipimpin oleh Mayor Aryo Damar, laboratorium dibawah Letnan Barnas dibantu oleh Ir. Yohanes.
21. BARISAN BAMU RUNCING KALISOSOK SURABAYA
Mempertahankan kemerdekaan bukan hanya milik para tentara saja, melainkan seluruh bangsa Indonesia. Para narapidana pun diterjunkan dimedan pertempuran demi mempertahankan tanah airnya, salah satunya adalah barisan bamboo runcing kali sosok Surabaya yang siap mengusir Belanda dar Surabaya.
22. TNI MENGADAKAN PEMBERSIHAN PKI MADIUN
Pada tanggal 18 September 1948 di Madiun meletus pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) tang dipimpin oleh Muso. Menghadapi ini TNI segera bertindak. Di bawah komando Gubernur Militer Semarang, Pati, Madiun Kolonel Gatot Subroto TNI segera mengadakan pembersihan terhadap pemberontak PKI. Gerombolan sisa-sisa PKI dibasmi habis oleh TNI. Pengejaran sisa-sisa PKI Madiun terakhir terjadi di Gunung Lawu.
23. PERUNDINGAN KTN
Pada tanggal 13 Januari 1948 diselenggarakan di Kaliurang yang kemudian terkenal dengan nama Konferensi Kaliurang. Dalam Konferensi tersebut berhasil merumuskan sebuah notulen yang terkenal dengan “Notulen Kaliurang”. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuin. Hadir juga Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Pangsar Soedirman, Kolonel Tahi Bonar Simatupang, para menteri anggota delegasi Renville dan anggota komisi teknis serta pimpinan-pimpinan partai. Pihak Belanda mengirim dua orang wakilnya yaitu JHR. Van Vreedenvurg dan Letnan Kolonel Pereire dari General Staf Belanda. Dari KTN dipimpin oleh Frank Graham.
24. PERJANJIAN RENVILLE
Pada tanggal 8 Desember 1947 dimulai perundingan antara Republik Indonesia dengan Belanda yang berlangsung di atas geladak kapal perang Angkatan Laut Amerika USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Perundingan tersebut berakhir pada tanggal 17 Januari 1948 dengan penandatanganan oleh Mr. Amir Sjarifudin sebagai wakil delegasi Republik Indonesia dan Mr. Abdul Kadir Wiryoadmojo sebagai wakil delegasi Belanda. Dari hasil perundingan tersebut makin sempitlah wilayah Republik Indonesia yang hanya meliputi Jawa (Yogyakarta) dan Sumatra sebagian, sehingga banyak menimbulkan pendapat yang pro dan kontra tentang masalah ini. Kapal Renville yang merupakan tempat penyelenggaraan Perundingan Renville yang berakhir pada tanggal 17 Januari 1948.
25. TOPI BAJA DAN REPLIKA GRANAT
Para pejuang menggunakan senjata yang agak modern hanya berasal dari senjata sitaan atau temuan dari tentara Belanda, Jepang atau Inggris. Ini merupakan topi baja dan granat model Inggris.
26. PASUKAN DIVISI SILIWANGI HIJRAH
Sebagai konsekuensi atas persetujuan Renville yang telah ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948, maka TNI yang masih berada di kantong-kantong gerilya Jawa Barat harus ditarik ke daerah Republik Indonesia menurut perjanjian Renville sesuai dengan garis demarkasi Van Mook. Untuk itu maka pada bulan Februari 1948 segera dibentuk Panitia Hijrah yang bertugas mengatur teknis pelaksanaan hijrah. Pasukan Divisi Siliwangi pada bulan Februari 1948 mulai hijrah ke Gombong dan kemudian dilanjutkan sampai ke Yogyakarta.
27. PASUKAN SILIWANGI TIBA DI YOGYAKARTA
Sebagai tindak lanjut dari hasil Persetujuan Renville 17 Januari 1948 maka pasukan TNI yang berada di kantong-kantong gerilya Jawa Barat harus hijrah meninggalkan daerah tersebut untuk masuk ke Jawa Tengah. Sehinggal dikenallah mereka sebagai tentara hijrah. Tampak tentara Hijrah dari Jawa Barat tiba di Stasiun Tugu pada bulan Februari 1948. Mereka menyatu dengan TNI di Yogyakarta untuk bertempur melawan Belanda.
28. SERANGAN UMUM SATU MARET 1949 DI YOGYAKARTA
Setelah berhasil menduduki kota Yogyakarta melalui agresi militer keduanya (19 Desember 1948), Belanda selalu menyebarkan kabar bohong tentang hancurnya RI. Melalui siaran radio di Kratom, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mendengar hal itu. Sehubungan dengan akan diangkatnya masalah RI – Belanda di sidang DK PBB maka muncul ide Sri Sultan HB IX untuk mengadakan serangan besar-besaran terhadap kota Yogyakarta pada siang hari yang pelaksanaannya diserahkan kepada Letkol Soehartio untuk daerah dalam kota Yogyakarta. Serangan tersebut mengandung kemenangan politis yang luar biasa yang mampu melapangkan jalan menuju pengakuan kedaulatan 1949.
29. GERILYAWAN YOGYAKARTA
Ketika Yogyakarta tajuh ke tangan Belanda melalui agresi militernya yang kedua tanggal 19 Desember 1948, TNI dan rakyat gerilyawan di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Soedirman tetap mengadakan perlawanan secara bergilya. Desa-desa, gunung-gunung dan hutan-hutan menjadi markas mereka yang selalu berpindah-pindah. Mereka baru masuk ke kota setelah Belanda ditarik mundur dari Yogyakarta sebagai realisasi dari persetujuan Roem Royen. Tampak gerilyawan Yogyakarta yang setia pada Kemerdekaan Indonesia.
30. NAMPAN DAN KAPSTOK
Benda-benda ini merupakan bukti material dari sepenggal sejarah perjuangan di Kabupaten Kulon Progo. Benda-benda tersebut pernah dipergunakan oleh Letkol Soeharto (Komandan Wehrkreise III) dan sebagian pasukannya oada saat bermarkas di rumah bapak Padmodiharjo di Palihan, Palihan, Temon, Kulon Progo selama kurang lebih 6 hari pada masa perjuangan tahun 1948-1949.
31. LONGSONG MORTIR
Longsong mortar ini ditemukan di daerah Palihan, Palihan, Temon Kulon Progo. Merupakan bukti material perjuangan pada tahun 1948-1949 di daerah Kulon Progo.
32. BELANDA MENINGGALKAN KOTA YOGYAKARTA
Sebagai tindak lanjut dari persetujuan antara Indonesia-Belanda (Persetujaun Roem Royen). Untuk itu pasukan Belanda harus segera ditaarik dari Yogyakarta guna mendukung pengembalian pemerintah ke Yogyakarta. Penarikan mundur tentara Belanda dimulai pada tangal 24 Juni 1949 dari Kota Wonosari. Secaar bertahap penarikan tentara Belanda dilakukan di daerah-daerah dimana mereka bermarkas. Pada tanggal 29 Juni 1949 Tentara Belanda terakhir meninggalkan Kota Yogyakarta.
33. TNI WK III KEMBALI KE KOTA YOGYAKARTA
Keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 menyebabkan diadakannya pertemuan kembali antara RI-Belanda yang kemudian pertemuan kembali antara Roem-Royen yang berhasil ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. hasil dari persetujuan tersebut antara lain dikembalikannya pemerintah ke Yogyakarat. Untuk itu tentara Belanda harus ditarik mundur dari Yogyakarta yang diikuti dengan masuknya TNI ke dalam Kota Yogyakarata pada bulan Juni 1949. Tamapik TNI yang berada di daerah gerilya akhirnya kembali ki Yogyakarat.
34. PENARIKAN BELANDA DARI YOGYAKARAT
Sebagai tindak lanjut dari hasil Persetujuan Roem Royen 7 Mei 1949 dikembalikannya pemerintahan ke Yogyakarta. Oleh kerena itu Kota Yogyakarta harus dikosongkan dari Tentara Belanda. Sehingga Tentaara Belanda harus ditarik keluar dari Kota Yogyakarta. Penarikan Mundur Tentara Belanda diawali pada tanggal 24 Juni 1949. Tampak Letnan Wiyogo didampingi oleh Sri Paku Alam melaporkan kepada Kolonel Soeharta Bahwa Yogyakarta bagian utara telah selesai diduduki oleh pasukan TNI.
35. PEMIMPIN NEGARA KEMBALI KE YOGYAKARTA
Sehubungan dengan hasil persetujuan Roem Royen tentang pengembalian pemerintahan ke Yogyakarta, maka setelah kurang lebih 7 bulan di pengasingan (Bangka) sejak 19 Desember 1949, pada atnggal 6 Juli 1949 para pemimpin negara tiba di lapangan udara Maguwo (sekarang Adisucipto) Yogyakarta. Antara lain Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim, dan para pemimpin lainya. Mereka disambut oleh Menteri Negara Koordinator Keamanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Tampak Sri Sultan HB IX duduk berdampingan dengan Presiden Soekarno dalam satu Mobil setelah tiba di Maguwo dari pengasingannya oleh Belanda , pada bulan Juli 1949.
36. PANGSAR JENDERAL SOEDIRMAN MASUK KOTA
Setelah selama 7 bulan mengadakan perang Geriliya dari Desember 1948 sampai dengan Juli 1949 maka pada tanggal 10 Juli 1949 kembali dari gerilya memasuki kota Yogyakarta dengan ditandu disertai para pengawal dan prajuritnya. Setibanya di Yogyakarat kemudian menuju Alun alun Utara untuk menerima penghormatan militer.
37. PERUNDINGAN KMB
Sebagai tindak lanjut dari Roem Royen Statemen maka masalah RI-Belanda segera dibahas dalam KMB (Konperensi Meja Bundar) yang berlangsung tanggal 23 Agustus – 2 Nopember 1949. hasil terpenting dari Konperensi tersebut bahwa akan adanya pengakuan kedaualtan RI oleh Belanda, yang kemudian hal itu terjadi pada tanggal 27 Desember 1949. Tampak Konperensi Meja Bundar sedang berlangsung di Riderzaal Den Haag.
38. PENANDATANGANAN PENGAKUAN KEDAULATAN
Hasil terpenting dari diselenggarakannya KMB (Konperensi Meja Bundar) tanggal 23 Agustus – 2 Nopember 1949 adalah adanya pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan baik di Jakarta maupun di Nederland. Di Jakarta dilakukan oleh Sri Sultan HB IX sebagai wakil RIS dan AHJ. Lovink sebagai wakil Nederland. Tampak saat dilakukan penandatangan naskah pengakuan kedaulatan di Jakarta pada atnggal 27 Desember 1949.
sumber : http://museum-perjuangan.blogspot.com/2010/03/masa-perang-kemerdekaan-1945-1949.html
thanks for reading and learning :) hope usefull, and leave comments ! :D
Langganan:
Postingan (Atom)
